Kominfo Ingatkan Pentingnya Komunikasi Publik Hadapi Pemilu 2024

Tempias.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan pentingnya pengelolaan informasi publik jelang pelaksanaan pemilu 2024. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman, M.A Kansong mengatakan masyarakat terutama pemilih pemula perlu mewaspadai isu negatif seperti politik identitas dan hoaks yang marak beredar di media sosial.

“Edukasi dan literasi merupakan langkah yang paling bagus dilakukan dalam mencegah penyebaran isu politik identitas, karena memberikan masyarakat informasi yang benar terkait pemilu,” ujar Usman dalam seminar bertema pemilu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Selasa, 6 Desember 2022.

Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Suparto mengatakan peran mahasiswa penting dalam mencegah penyebaran berita hoaks. Karena itu dia menyambut kerjasama pengembangan media publik yang dilakukan oleh Kemenkominfo.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin mengajak para mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024, dengan ikut mencoblos. Mahasiswa juga diimbau untuk mewaspadai isu-isu negatif yang beredar di medsos menjelang pemilu, termasuk politik identitas, karena bisa membahayakan persatuan bangsa.

“Akan sangat bahaya isu SARA yang dibuat membakar emosi orang. Isu keyakinan (politik identitas) ini berbahaya. Kita harus verifikasi pesan dan kabar yang masuk di medsos, jangan sampai semua broadcast kita forward,” jelasnya.

Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bekerjasama Kementerian Kominfo Nursodik Gunarjo mengatakan pertumbuhan pengguna internet dalam lima tahun terakhir cukup pesat. Pada 2018 jumlah pengguna internet masih 132 juta naik menjadi 204 juta pada 2022.

Nursodik menjelaskan sayangnya peningkatan pengguna internet belum dibarengi dengan peningkatan literasi digital. Berdasarkan survei yang dilakukan Kominfo sebanyak 76 persen pengguna internet mengakses informasi dari media sosial. Hanya 25 persen dari berita online dan 14 persen dari situs dan website resmi pemerintah.

Lebih jauh Nursodik mengatakan, peningkatan penggunaan internet juga dibarengi dengan meningkatnya hoaks. Hal ini harus menjadi perhatian masyarakat untuk tidak mudah percaya. Menurutnya konten yang paling banyak mengandung hoaks adalah konten politik dengan persentase hingga 67,2 persen.

“Berdasarkan temuan Kominfo, isu hoaks lebih banyak ditemukan pada masa menjelang pelaksanaan pemilu sehingga perlu menjadi perhatian bersama untuk lebih cerdas mengelola dan menyaring informasi,” ujar Nursodik.

Salah satu cara untuk mencegah berita hoaks menurut Nursodik adalah peningkatan literasi digital dengan mengembangkan media publik. Menurut dia fungsi media publik adalah sebagai saluran untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu media publik juga bisa dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2014 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

“Tujuan utama komunikasi publik pemilu adalah membantu media dan publik memahami isu yang berkembang, menjadi referensi informasi yang valid tentang pemilu bagi masyarakat, dan meraih kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.”

Senada dengan Gunarjo, Dosen Fidikom UIN Jakarta Ismail Cawidu mengatakan pengelolaan media publik jelang pemilu merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Media publik bisa dikembangkan dengan memperhatikan pemanfaatan Teknologi Informasi.

Redaksi Tempias

Tempias.com, portal berita pasar modal, ekonomi dan gaya hidup kekinian. Kontak kami di: redaksi@tempias.com atau divisi usaha: marketing@tempias.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Untuk mengcopy teks yang dibutuhkan hubungi marketing@tempias.com .