CEK FAKTA : Pajak Pulsa – Token Listrik & 3 Hal yang Harus Diketahui

Tempias.com – Pajak pulsa yang ramai dibicarakan seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021 dipastikan tidak membebani masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan aturan ini sudah ada sebelumnya. PMK hanya penyederhanaan aturan.

Seperti diketahui PMK No. 06/PMK.03/2021 mengatur tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan atau Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucer.

“Perlu ditegaskan bahwa pengenaan pajak (PPN dan PPh) atas penyerahan pulsa/kartu perdana/token listrik/voucer sudah berlaku selama ini, sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru,” tulis humas Pajak melalui websitenya, Jumat, 29 Januari 2021.

Dalam penjelasanya, Kementerian Keuangan menjelaskan 3 fakta yang harus diketahui masyarakat terkait pajak pulsa dan token listrik ini:

  • Pulsa dan kartu perdana,

Pemungutan PPN Pulsa dan kartu perdanahanya sampai distributor tingkat II (server). Dengan ketentuan ini maka pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak secara elektronik (eFaktur).

  • Token listrik

PPN untuk token listrik dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.

  • Untuk Voucer

PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucer berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucer itu sendiri.
Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN.

Humas pajak menjelaskan pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor, dan PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran/penjualan token listrik dan voucer, merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final.

“Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT Tahunannya,” tulisnya.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketentuan ini tidak mempengaruhi harga pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucer.

Ketentuan lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2021. Untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain dapat mengunjungi www.pajak.go.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *